Distribusi barang

A.    Latar Belakang
Hamper 95 % kegiatan distribusi barang dan jasa dilakukan melalui laut, karena lebih menguntungkan dibandingkan pengangkutan melalui darat ataupun udara, karena dapat memuat barang dalam volume yang besar dengan biaya murah. Factor ekonomis yang dikehendaki dalam angkutan laut adalah harus dicapai beberapa persyaratan yaitu kecepatan yang tinggi, daya muat yang besar, kemudahan dalam bongkar muat ataupun waktu perputaran kapal yang cepat.
Di samping itu, kegiatan angkutan laut tidak  dapat dipisahkan dari sifat penghidupan rakyat disebagian besar kepulauan Indonesia. Sehingga menghidupkan angkutan laut bukan saja dapat memperlancar arus barang dan penumpang dari suatu daerah kedaerah lain, tetapi juga mngembangkan sumber pencaharian rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi regulitas atau kuantitas dan kualitas sector perhubungan di atas diimplaementasikan dalam pelakskananaan disektor perhubungan laut. Usaha pemerintah diperlukan untuk memajukan sekalgus mengembangkan angkutan laut sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan Nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara dan menunjang perekonomian Nasional.
Sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari 17. 258 pulau dengan dua pertiga bagian berupa lautan, hendaknya perlu dapat respon yang baik. Dalam pembangunan sarana transportasi terutama tranportasi laut, sebab selain sebagai sarana penghubung antar satu pulau dengan  lain, juga merupakan pendorong bagi bergeraknya aktivitas social dan ekonomi di suatu kawasan berupa ekspor dan impor barang dan kegiatan lainnya, kawasan tersebut yaitu pelabuhan.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonmi yang dipergunakan sebagi tempat kapal bersandar, berlabuh naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasi;litas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta berbagai tempat perpindahan intra dan antar moda transpotasi.
Pelabuhan yang dimaksud disini adalah sebtas pelabuhan laut, bukan pelabuhan sungai, danau, atau pelabuhan penyebrangan , seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP69 Tahun 2001dan ditegaskan dalam pasal 5 yaitu pelabuhan utama primer. Setiap kapal yang menyelenggarakan pengangkutan, baik yang diangkut itu barang atau orang pasti memerlukan pelabuhan. Baik kapal-kapal dalam negeri maupun kapal-kapal luar negri. Selain itu juga, berfungsi sebagai tempat untuk naik dan pelabuhan yang sedemikian itu maka jelas terlihat kesibukan-kesibukan yang terjadi di pelbuhan setiap harinya.
Menyadari pentingnya pelabuhan sebagai salah satu factor penunjang kelancaran angktan laut, maka mengenai pelabuhan diatur dalam UU No.21 Tahun 1992 Tentang Pelayanan Jo.PP Nomor 2001 Tentang Kepelabuhan dan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Republik Indonesia.
Bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut pemerintah campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian pemerintah dapat berperan sebagai pelaku dan pengatur ekonomi. Sebagai pelaku ekonomi tugas pemerintah adalah mempengaruhi jalannya perekonomian untuk menuju kearah kondisi ekonomi yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang adli dan makmur, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.
Factor utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran adalah pendapatan. Seperti kita ketauhui bahwa sumber kekayaan Indonesia sangat banyak untuk dikelolah yang merupakan sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah sumber daya alam yang bersumber dari laut. Sebagai mana kita ketahui Negara kita lebih luas laut dari pada daratan sehingga sebagian besar masyrakatnya menggantungkan pendapatannya pada sumber hasil laut tersebut, khususnya masyarakat yang ada di kotamadya Kendari.
Munculnya era reformasi pasca tumbuhnya orde baru, menjadi titik start bagi selruh komponen bangsa untuk memenuhi apa yang dinamakan era keterbukaan.di era ini seluruh anak bangsa punya kebebasan untuk mengakses informasi dari mana saja, khusunya yangterkait dengan informasi dari Badan Publik seperti yang diamanahkan oleh undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu setiap badan publiktermasuk PT. Pelido 1V (Persero) harus menetapkan Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi untuk mewakili Badan Publik tertentu jika terjadi sengketa informasi dilembaganya.
Dari PELITA 1(1969), hingga PELITA 1V (1986), melalui proyek-proyek Departemen Perhubungan, berbgai fasilitas pelabuhan telah dibangun dan ditingkatkan, antara lain perluasan Daerah Kerja Pelabuhan, pembangunan dermaga beton, gudang dan lapangan penum[ukan. 
Bertoalk dari urayan diatas maka penulis mencoba mengkaji dan menelaah penelitian ini dengan judul: Peranan Pelabuhan Nusantara Terhadap Kegiatan Bisnis Di Kotamadya Kendari”.
B.    Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Peranan Pelabuhan Nusantara Terhadap Kegiatan Bisnis Di Kotamadya Kendari”.
C.    Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui Peran Pelabuhan Nusantara Terhadap Kegiatan Bisnis Di kotamadya Kendari.
D.    Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:
a.    a.dapat dijadikan informs bagi pimpinan perusahaan dalam pengambilan kebijakan dan pedoman dalam menentukan program-program selanjutnya dalam meningkatkan peranan Pelabuhan Nusantara Kendari.
b.    Bagi pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan peningkatan Pelabuhan     Nusantara Kendari.
c.    Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang relevan dengan objek penelitian ini.
d.    Sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang dapat memberikan gamabran dalam hal pengembangan di masa yang akan datang.